Volubit.id — Bursa kripto terbesar di dunia, Binance, menjadi sorotan lantaran dilaporkan telah menyita semua dana milik warga Palestina. Penyitaan aset kripto milik warga Palestina di bursa tersebut dilakukan atas permintaan Israel Defense Forces (IDF).

Dalam rangkaian tweet yang diunggah Ray Youssef pada 26 Agustus 2024, Binance disebut menolak mengembalikan dana warga Palestina meskipun ada upaya banding dari pihak-pihak yang terkena dampak.

“Binance telah menyita semua dana dari seluruh warga Palestina sesuai permintaan IDF. Mereka menolak mengembalikan dana tersebut. Semua permohonan banding ditolak,” tulis Youssef yang merupakan bos platform kripto Paxful dan noOnes.

Ray Youssef, CEO of Bitcoin P2P marketplace NoOnes, said that Binance has seized all funds from all Palestinians as per the request of the Israel Defense Forces. Binance responded that only a small number of user accounts related to illegal funds will be banned from trading.…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) August 27, 2024

Dia menyebut pembekuan aset kripto ini akan berdampak pada seluruh warga Palestina. Berdasarkan perkiraannya, warga di negara tetangga lain seperti Lebanon dan Suriah kemungkinan besar akan bernasib sama.

“Semua warga Palestina terkena dampaknya dan jika dilihat dari apa yang terjadi, semua warga Lebanon dan Suriah akan mendapat perlakuan yang sama.,” kata Youssef.

Pernyataan Youssef ini tidak bersandar pada klaim semata. Youssef merujuk pada berkas perintah pembekuan dengan kode T56/23 yang ditandatangani pada 1 November 2023.

Instruksi pembekuan ini bersandar pada Undang-Undang Anti-Terorisme Israel tahun 2016. Hukum tersebut memberi kewenangan penuh kepada Menteri Pertahanan Israel untuk menyita properti yang dianggap terkait dengan aktivitas terorisme.

Berkas tersebut menyatakan wallet kripto milik warga Palestina itu menerima dana dari Dubai Exchange Company yang beroperasi di Gaza. Dubai Exchange Company disebut telah ditandai sebagai organisasi teroris oleh Israel sejak 2022.

“Berdasarkan hukum anti-terorisme, mata uang kripto yang telah ditransfer oleh organisasi teroris yang dinyatakan sah sebagai properti dari organisasi teroris tersebut dan wallet kripto yang menerima transfer tersebut juga dianggap sebagai bagian dari properti tersebut,” demikian berkas tersebut.

Berkas tersebut menyatakan wallet kripto milik warga Palestina itu menerima dana dari Dubai Exchange Company yang beroperasi di Gaza, sebuah kelompok yang telah ditandai sebagai organisasi teroris oleh Israel sejak 2022.

Youssef juga menuding Binance telah membocorkan informasi pengguna di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA) kepada IDF tanpa proses hukum seperti surat perintah atau panggilan pengadilan.

“Jika ini benar, ini adalah pengkhianatan besar terhadap kepercayaan, bukan hanya untuk pengguna Palestina, tetapi untuk siapa pun yang menggunakan platform tersebut,” kata dia.

Tudingan adanya pembekuan aset kripto milik warga Palestina ini direspons oleh Binance. Dalam pernyataannya kepada Cointelegraph, Binance menyebut pemblokiran aset hanya diberlakukan pada akun-akun tertentu yang terlibat dalam aktivitas ilegal.

“Terdapat beberapa pernyataan yang salah terkait hal ini. Hanya sejumlah kecil akun pengguna yang terkait dengan dana ilegal yang diblokir dari bertransaksi.”

Binance tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai jumlah pengguna yang terkena dampak atau kapan pembatasan tersebut diberlakukan.