Volubit.id — Pemerintah Filipina resmi meluncurkan sistem transparansi berbasis blockchain untuk Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya (DPWH) setelah muncul gelombang protes besar-besaran dari rakyatnya yang menuntut akuntabilitas atas dugaan korupsi dalam proyek pengendalian banjir senilai miliaran dolar.

Platform bernama Integrity Chain, yang dikembangkan oleh BayaniChain Ventures, itu diperkenalkan pada Rabu, 24 September 2025. Sistem ini didesain untuk mencatat kontrak-kontrak pengerjaan DPWH dan progres pencapaian setiap proyek ke dalam ledger digital yang tidak dapat dimanipulasi.

“Tujuannya adalah mengubah catatan pemerintah menjadi aset publik digital yang bersifat permanen, dapat diverifikasi, dan terbuka untuk divalidasi,” ujar CEO sekaligus co-founder BayaniChain, Paul Soliman, kepada Decrypt.

Menurutnya, jika diperluas dari DPWH ke lembaga pemerintah lain, inisiatif ini berpotensi menghemat anggaran tahunan Filipina yang diperkirakan mencapai $98 miliar.

“Upaya ini merupakan bagian dari transformasi besar untuk membentuk akuntabilitas di setiap departemen dan setiap peso yang dibelanjakan, sehingga akuntabilitas menjadi permanen, terukur, dan tak terelakkan,” tambahnya.

Peluncuran Integrity Chain dilakukan di tengah meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik. Pada 21 September lalu, sekitar 130.000 orang turun ke jalan dalam aksi protes yang bertepatan dengan peringatan 53 tahun darurat militer Presiden Ferdinand Marcos Sr., ayah dari presiden saat ini.

Era darurat militer tersebut masih dikenang dengan catatan kelam berupa pelanggaran hak asasi manusia, sensor, dan praktik korupsi.

Protes terbaru kali ini dipicu oleh terungkapnya berbagai dugaan penyimpangan, mulai dari nilai kontrak proyek yang digelembungkan, kualitas pembangunan yang buruk, hingga proyek fiktif dalam program pengendalian banjir di bawah pengawasan DPWH.

Menurut data Australian Institute of International Affairs, dana lebih dari $33 miliar telah dialokasikan untuk proyek pengendalian banjir di Filipina dalam kurun waktu 15 tahun terakhir.

Mekanisme Kerja Integrity Chain

Sistem baru ini mirip dengan implementasi yang telah dilakukan di Departemen Manajemen dan Anggaran (DBM) Filipina. Integrity Chain secara otomatis mengambil data dari sistem internal DPWH, lalu mengubah setiap kontrak, pencairan anggaran, dan pencapaian proyek menjadi aset publik digital.

Terdapat lapisan orkestrasi bernama Prismo yang berfungsi mengatur manajemen data, enkripsi, serta proses validasi. Platform ini berjalan di atas jaringan Proof-of-Stake Polygon, blockchain yang kompatibel dengan Ethereum.

Setiap catatan proyek akan diberi tanda waktu kriptografis dan disimpan di blockchain sebelum diteruskan kepada validator independen. Dengan begitu, setiap upaya untuk menyembunyikan atau memanipulasi informasi akan terlihat secara langsung.

Validator terdiri dari organisasi masyarakat sipil, LSM, universitas, media, serta sektor independen lainnya. Mereka bertugas meninjau data dan menandatanganinya, dengan setiap tindakan mereka juga dicatat sebagai catatan publik di blockchain untuk menjaga akuntabilitas.

“Setiap kunci validator diamankan menggunakan perangkat keras khusus, diperbarui secara berkala, dan dialokasikan secara acak untuk melakukan peninjauan. Setiap aksi validator pun tercatat di blockchain sebagai aset publik, sehingga penyalahgunaan maupun bias dapat terdeteksi secara transparan,” jelas Chief Growth Officer sekaligus co-founder BayaniChain, Gelo Wong.

Ia menambahkan, sistem ini menggunakan prinsip satu organisasi, satu suara, guna mencegah dominasi oleh pihak tertentu. Pada tahap awal peluncuran, lebih dari 40 LSM ikut serta, menciptakan basis akuntabilitas sipil yang luas dan beragam.