Kamala Harris Isyaratkan Sikap Lebih Ramah Terhadap Industri Kripto, Tapi Belum Jelas

Volubit.id — Calon presiden (Capres) Amerika Serikat dari Partai Demokrat (AS), Kamala Harris, diisyaratkan akan menunjukkan sikap yang lebih ramah terhadap industri kripto di AS.

Isyarat sikap pro kripto Kamala Harris ini disampaikan oleh Brian Nelson, penasihat senior kebijakan kampanye Harris, dalam sebuah diskusi yang diadakan oleh Bloomberg di Konvensi Nasional Demokrat di Chicago, Rabu (21/8).

Dalam diskusi tersebut, Nelson mengklaim bahwa Harris berkomitmen untuk mendukung kebijakan yang memungkinkan teknologi baru seperti kripto untuk terus berkembang.

“Dia [Harris] akan mendukung kebijakan yang memastikan teknologi yang sedang berkembang dan industri semacam itu dapat terus tumbuh,” kata Nelson.

Dia menambahkan, walaupun Harris mendukung pertumbuhan industri kripto, ia tetap berkomitmen untuk menerapkan aturan yang jelas dan stabil terhadap industri ini.

“Mereka [pelaku industri kripto] telah menyampaikan bahwa salah satu hal yang mereka butuhkan adalah aturan yang stabil, aturan yang jelas,” lanjut Nelson.

Pernyataan ini menjadi sinyalemen potensi perubahan pendekatan regulasi terhadap industri kripto AS jika Harris terpilih sebagai presiden.

Pernyataan ihwal sikap Harris ini memberikan harapan baru bagi para pelaku industri kripto di tengah ketidakpastian regulasi yang ada sejauh ini di bawah pemerintahan Joe Biden.

Isu regulasi kripto sendiri sudah menjadi salah satu topik penting dalam pemilihan presiden AS 2024 yang akan digelar pada November mendatang.

Selain Harris, calon presiden independen Robert F. Kennedy Jr. dan kandidat dari Partai Republik, Donald Trump, juga telah menyatakan dukungan mereka terhadap regulasi yang lebih ramah untuk industri kripto.

Sikap Kamala Harris Belum Tegas

Walau pernyataan Nelson memberikan angin segar, sikap Kamala Harris sendiri masih belum sepenuhnya tegas terhadap industri kripto. Pasalnya, ia belum pernah memberikan keterangan secara langsung terkait sikapnya terhadap industri finansial anyar tersebut.

Terlebih, beberapa pihak yang skeptis memandang bahwa Harris juga ikut bertanggung jawab terhadap pendekatan penegakan hukum agresif oleh administrasi Biden lantaran ia merupakan wakil presiden.

Sebelumnya, sikap Harris juga dipertanyakan lantaran ia tidak menghadiri diskusi virtual perdana gerakan kampanye Crypto for Harris yang digalang simpatisan dan sejumlah faksi politikus pro kripto di Demokrat.

Publikasi Cointelegraph pertengahan Agustus lalu juga mencatat Kamala Harris dilaporkan bekerja sama dengan Brian Deese dan Bharat Ramamurti, dua mantan penasihat ekonomi dari pemerintahan Biden yang dikenal menentang rancangan undang-undang (RUU) Clarity for Payment Stablecoins Act of 2023 karena dianggap terlalu longgar bagi penerbit stablecoin.

Kepala Riset firm investasi Galaxy DIgital, Alex Thorn, menduga pemilihan kedua sosok ini dapat menjadi sinyalemen bahwa Harris akan melanjutkan pendekatan regulasi kripto ala administrasi Biden.

Deese dan Ramamurti juga diduga terlibat dalam Operation Chokepoint 2.0. Istilah tersebut merujuk pada upaya terkoordinasi yang dilakukan pemerintah AS untuk mempersulit gerak-gerik perusahaan kripto, terutama dalam mengakses layanan keuangan perbankan.

Istilah Operation Chokepoint 2.0 mencuat setelah penutupan mendadak beberapa bank yang ramah kripto seperti Silicon Valley Bank, Silvergate Bank, dan Signature Bank pada Maret 2023.

Di sisi lain, Kamala Harris sebelumnya memasukkan dua mantan penasihat kripto ke dalam tim kampanyenya, yaitu David Plouffe dan Gene Sperling. Plouffe pernah menjadi anggota dewan penasihat di bursa kripto Binance, sedangkan Sperling adalah mantan eksekutif di penerbit XRP, Ripple Labs.

Pesaing utama Harris, Donald Trump, punya sikap yang lebih jelas terhadap industri ini. TRump beberapa kali menunjukkan sikap pro kripto-nya dalam beberapa kesempatan.

Pada akhir Juli lalu, Trump memberikan pidato historik dalam event Bitcoin Conference 2024 di Nashville, Tennessee. Dalam pidatonya tersebut, Trump antara lain menjanjikan akan mendirikan dewan penasihat Bitcoin bagi pemerintah AS, menyimpan cadangan Bitcoin milik AS, serta menghentikan Operation Chokepoint 2.0 yang menghambat industri kripto.

Calon wakil presiden Trump, Senator J.D. Vance dari Ohio, juga dikenal sebagai pendukung kripto dan memiliki Bitcoin senilai antara $100.001 hingga $250.000.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *