Legislator Prancis Usulkan RUU Cadangan Kas Bitcoin, Target Kumpulkan 420.000 BTC

Volubit.id — Pemimpin partai sayap kanan Prancis, Union de la Droite Républicaine (UDR), Éric Ciotti, mengajukan rancangan undang-undang baru yang mengusulkan pembentukan cadangan kas nasional berbasis Bitcoin. Dalam dokumen resmi yang dirilis pekan ini, Ciotti mengusulkan agar pemerintah Prancis secara bertahap mengakumulasi 420.000 BTC dalam waktu tujuh hingga delapan tahun ke depan, atau sekitar dua persen dari total pasokan Bitcoin di dunia.

Keterangan jurnalis keuangan Prancis, Grégory Raymond, RUU tersebut mengatur pembentukan lembaga publik bernama Etablissement Public Administratif (EPA) yang akan bertanggung jawab membeli, menambang, dan mengelola cadangan Bitcoin negara. Tujuannya, menjadikan aset kripto itu sebagai “emas digital nasional” untuk memperkuat kedaulatan finansial Prancis dan mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat (AS).

JUST IN: 🇫🇷 France considers bill to acquire 2% of Bitcoin’s total supply and create Strategic $BTC Reserve. pic.twitter.com/xRMByooMiO

— Whale Insider (@WhaleInsider) October 28, 2025

RUU yang diajukan Ciotti menawarkan tiga strategi untuk mengisi cadangan tersebut. Pertama, pemerintah memanfaatkan kelebihan pasokan listrik dari pembangkit nuklir dan hidroelektrik untuk menambang Bitcoin. Kedua, mengikuti langkah AS yang menggunakan Bitcoin hasil sitaan kejahatan siber sebagai bagian dari cadangan nasional. Ketiga, mengalokasikan seperempat dana dari dua skema tabungan masyarakat—Livret A dan LDDS—untuk membeli Bitcoin di pasar sekunder, dengan estimasi pembelian harian mencapai 15 juta euro atau setara 55.000 BTC per tahun.

Selain itu, RUU tersebut juga membuka peluang pembayaran pajak menggunakan Bitcoin. Ciotti menilai kebijakan itu dapat mendorong adopsi kripto secara nasional serta memperkuat posisi Prancis sebagai pelopor dalam integrasi aset digital di Eropa.

RUU ini juga menyoroti peran stablecoin yang didenominasikan dalam euro sebagai alternatif pembayaran digital. UDR menilai stablecoin berpotensi menjadi pesaing serius jaringan pembayaran besar seperti Visa dan Mastercard, sekaligus mendukung ambisi Uni Eropa untuk mengurangi ketergantungan pada perusahaan fintech asal AS.

Kendati demikian, Ciotti secara tegas menolak gagasan digital euro yang tengah dikembangkan oleh European Central Bank (ECB). Ia berpendapat, proyek itu justru memperkuat kontrol lembaga moneter terhadap uang masyarakat, bertentangan dengan semangat desentralisasi yang diusung teknologi blockchain. Partainya juga mendorong pelonggaran aturan Markets in Crypto-Assets (MiCA) agar bank dan perusahaan Eropa dapat lebih leluasa menerbitkan stablecoin tanpa hambatan regulasi yang berlebihan.

Kendati menuai perhatian luas, peluang RUU ini untuk disahkan dinilai sangat kecil. Partai UDR hanya memiliki 16 dari total 577 kursi di Majelis Nasional Prancis, sehingga hampir mustahil mengumpulkan dukungan mayoritas. Tidak ada partai besar lain yang secara terbuka menyatakan dukungan terhadap usulan tersebut.

Langkah Ciotti dianggap sebagai upaya politik untuk menempatkan UDR sebagai partai yang paling vokal membela kepentingan industri kripto di Prancis. Strategi ini mirip dengan langkah politik sejumlah tokoh di AS, terutama Donald Trump, yang mulai memanfaatkan isu aset digital sebagai daya tarik pemilih muda.