Volubit.id — Presiden AS Joe Biden dilaporkan telah mengeluarkan hak vetonya pada Jumat, 31 Mei 2024 lalu, untuk membatalkan resolusi H.J.Res.109 yang telah disetujui DPR AS pada Februari 2024. Resolusi tersebut dikeluarkan untuk melawan regulasi Staff Accounting Bulletin No.121 atau SAB 121 yang dimiliki Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) AS.

Aturan ini dianggap menghalangi bank konvensional untuk bisa menerima pelanggan kripto karena bank wajib menyimpan cadangan dalam jumlah yang sama di dalam neraca keuangan mereka sehingga harus menyiapkan modal yang besar.

DPR AS kemudian mengeluarkan resolusi H.J.Res.109 dengan harapan SAB 121 dapat dihapus dan diganti dengan aturan yang lebih ramah kripto. Sayangnya, veto dari Presiden AS Joe Biden membuat resolusi ini tidak dapat diundangkan.

“Cara ini bisa melemahkan otoritas SEC terkait praktik keuangan. Pemerintahan saya tidak akan mendukung tindakan yang bisa membahayakan konsumen dan investor. Oleh karena itu, saya memveto resolusi ini,” ujar Biden dalam keterangan resmi yang dikeluarkan Gedung Putih.

Menurut Biden, resolusi ini tidak bisa dilanjutkan karena menjadikan Undang-undang Tinjauan Kongres sebagai dasar pengawasannya. “Resolusi yang diajukan Partai Republik ini membatasi kemampuan SEC untuk mengatasi masalah finansial yang akan terjadi di masa depan,” katanya.

Tak hanya diveto Biden, resolusi tersebut juga ditolak Senat AS. Dalam pemungutan suara, 60 anggota Senat menyatakan menolak kebijakan tersebut. Hanya 38 anggota yang setuju.

Padahal, di tingkat DPR AS, 228 anggota dari Partai Demokrat dan Republik menyatakan menyetujui resolusi itu. 182 sisanya menolak.

Pada 8 Mei lalu, Biden juga menegaskan, upaya melemahkan SEC dalam mempertahankan regulasi ketat terhadap aset kripto akan memicu ketidakstabilan keuangan di AS.

Meski memveto resolusi SAB 121, Biden menyatakan terbuka untuk bekerja sama dengan Kongres dalam menyiapkan kerangka aturan yang baik bagi aset kripto. Salah satunya melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Inovasi dan Teknologi Keuangan untuk Abad 21 atau Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act (FIT21).

Keputusan kontroversial Biden dalam mengeluarkan veto ini langsung mendapat kritik dari industri mata uang kripto. Kelompok advokasi kripto Blockchain Association menyatakan kekecewaannya karena Pemerintah AS dianggap tutup mata akan kerugian industri kripto yang ditimbulkan oleh SAB 121.