Volubit.id — Mata uang kripto dianggap jauh lebih efisien dibandingkan dengan sistem pembayaran tradisional. Keunggulan ini bahkan diakui oleh bank sentral negara-negara di dunia yang mulai mencontek konsep kripto dalam proyek central bank digital currency atau CBDC.

CBDC adalah mata uang fiat digital berbasis blockchain yang diterbitkan dan dikelola oleh bank sentral. CBDC dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau legal tender yang sah karena pada dasarnya merupakan mata uang nasional suatu negara, hanya saja berbentuk digital.

Tujuan utama perencanaan CBDC adalah untuk menawarkan sistem pembayaran yang lebih efisien dan pastinya disetujui oleh pemerintah. Lalu apa beda CBDC dengan kripto?

Meski sama-sama menggunakan teknologi blockhain, CBDC dan kripto sangat berbeda. Sifat utama mata uang kripto adalah desentralisasi, yang dikenal borderless, permissionless, dan censorship-resistant. Mayoritas transaksi peer-to-peer dalam kripto juga dilakukan di blockchain publik.

Sementara CBDC bersifat tersentralisasi karena mata uang digital ini dikendalikan oleh bank sentral. Lembaga tersebut juga bertugas mengawasi transaksi dan memiliki wewenang untuk mengambil tindakan sepihak, seperti membekukan dana, mem-blacklist wallet, dan bahkan memberikan rewards kepada individu.

Karena kebanyakan negara masih mengembangkan konsep CDBC, banyak yang menunggu-nunggu bagaimana sebenarnya mata uang digital ini bakal dioperasikan, sebesar apa kendali bank sentral terhadapnya, dan bagaimana dampaknya terhadap sistem keuangan tradisional.

Jenis-jenis CBDC

Ada dua jenis CBDC, yakni wholesale dan retail. CBDC wholesale atau grosiran ditujukan untuk lembaga keuangan, yang dapat digunakan untuk transaksi antarbank.

Sementara jenis retail ditujukan untuk masyarakat umum, yang bisa digunakan untuk membeli barang dan jasa, serta mengirim uang. CBDC retail berfungsi selayaknya mata uang tradisional.

Pro Kontra CBDC

CBDC berpotensi mengubah sistem keuangan di suatu negara. Namun, masih terlalu dini untuk menyimpulkan apakah perubahannya ke arah positif atau negatif, terutama bagi masyarakat. 

Yang jelas, kehadiran CBDC menimbulkan pro kontra. Mereka yang mendukung berharap CBDC bisa memberikan akses yang lebih mudah terhadap layanan keuangan.

Bank sentral yang berhubungan langsung dengan masyarakat, juga dianggap dapat menghilangkan ketergantungan pada perbankan. Konsep ini juga berpotensi menurunkan biaya transaksi.

CBDC hanya bergantung pada stabilitas bank sentral sehingga bisa menghapus risiko keuangan yang mungkin ditimbulkan oleh bank komersial sebagai pihak ketiga. 

Sebaliknya, mereka yang menentang menganggap CBDC kurang menjaga privasi karena bank sentral akan meminta informasi pribadi pemegang mata uang. Lembaga ini juga memiliki akses terhadap informasi keuangan individu karena bertanggung jawab penuh untuk memantau potensi aksi penipuan dan memastikan semua transaksi dilakukan secara legal. 

Selain itu, CBDC juga dianggap berisiko menjadi alat yang digunakan pemerintah untuk mendorong praktik tertentu sejalan dengan kebijakannya. Misalnya, pemerintah dapat memprogram CBDC hanya untuk digunakan membeli barang dan jasa tertentu tetapi tidak untuk barang dan jasa lainnya.

Terakhir, karena bank sentral kemungkinan menjadi satu-satunya pihak yang mengendalikan CBDC, jika ada peretasan, dampaknya akan sangat buruk. Dengan demikian, sistem keamanan yang super canggih mungkin akan sangat dibutuhkan.

CBDC Rupiah Digital

Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang mengembangan CBDC yang disebut Rupiah Digital, melalui Proyek Garuda. Bank Indonesia bahkan telah menerbitkan whitepaper Rupiah Digital pada 30 November 2022.

Rupiah Digital berfungsi selayaknya mata uang fiat Rupiah, yakni sebagai alat tukar, alat penyimpan nilai, dan sebagai satuan hitung. Nilai Rupiah Digital tidak akan berfluktuasi terhadap Rupiah.

Bank Indonesia menyatakan akan menerbitkan dua Jenis Rupiah Digital, yakni Rupiah Digital wholesale atau w-Rupiah Digital dan Rupiah Digital ritel atau r-Rupiah Digital.

W-Rupiah didistribusikan untuk penyelesaian transaksi wholesale seperti Operasi Moneter (OM), transaksi pasar valas, dan transaksi pasar uang. Sementara r-Rupiah Digital didesain untuk publik dan didistribusikan untuk berbagai transaksi ritel baik dalam bentuk transaksi pembayaran maupun transfer, oleh individu maupun bisnis (merchant dan korporasi).

Sempat ada kabar berembus Rupiah Digital siap diluncurkan pada 2024. Namun, Bank Indonesia mengungkapkan belum ada kepastian terkait perilisan mata uang digital ini.

Menurut bank sentral tersebut, belum ada urgensi yang membuat pihaknya harus meluncurkan Rupiah Digital segera. Saat ini, Bank Indonesia mengaku masih melakukan tahap penelitian. 

Patut ditunggu apakah Rupiah Digital bisa menghilangkan risiko perbankan, mengingat Bank Indonesia menyatakan akan membentuk ekosistem dengan menggandeng bank komersial.