Volubit.id — Pemerintah Rusia dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk melegalkan penggunaan stablecoin dalam transaksi internasional. Bila kejadian, stablecoin akan mempermudah pembayaran lintas batas bagi perusahaan Rusia yang menghadapi sanksi internasional.

Laporan media lokal Izvestia pada 3 Juli 2024 menyatakan Bank Sentral Rusia (CBR) tengah aktif mendiskusikan regulasi untuk memungkinkan penggunaan stablecoin tersebut.

Berdasarkan laporan yang diungkap oleh Izvestia pada 3 Juli 2024, CBR sedang aktif mendiskusikan regulasi untuk memungkinkan penggunaan stablecoin dalam transaksi internasional.

Deputi Ketua CBR, Alexey Guznov, mengonfirmasi inisiatif ini. Ia menekankan bank sentral fokus untuk mengatur dan mengawasi seluruh proses atau aliran transaksi dari awal hingga akhir, dari masuknya aset ke dalam Rusia hingga penggunaannya dalam pembayaran lintas negara.

“Otoritas Rusia ingin melegalkan stablecoin untuk pembayaran internasional. Kemungkinan ini sedang dibahas, proposal telah dirumuskan,” kata Guznov kepada Izvestia.

Guznov juga mengisyaratkan kemungkinan regulasi terkait dengan aset tersebut tidak hanya akan berlaku sementara waktu sebagai eksperimen, tetapi akan diimplementasikan sebagai kebijakan permanen.

“Kesepakatan masih dalam tahap pembentukan, dan saya berharap dalam waktu dekat akan tercermin dalam teks [RUU],” terang Guznov.

Gagasan ihwal stablecoin ini sebetulnya telah dibahas sejak tahun 2023. Pada April lalu, parlemen Rusia juga telah menyusun rancangan undang-undang (RUU) yang menetapkan peraturan untuk skema yang diusulkan.

Belum diketahui stablecoin apa yang akan digunakan. Stablecoin sendiri adalah aset kripto yang nilainya biasanya dipatok pada mata uang negara seperti Amerika Serikat (AS), atau kepada emas.

Wacana adopsi stablecoin ini juga mencuat setelah Rusia mengumumkan bahwa mereka akan mulai menggunakan yuan China untuk menggantikan dolar AS sebagai patokan untuk semua perdagangan mata uang di negara tersebut. Langkah yang bikin heboh pasar internasional ini diumumkan pada 13 Juni lalu.

Stablecoin dianggap sebagai alat yang menjanjikan untuk penyelesaian internasional, khususnya dalam transaksi dengan negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan).

Himpunan pengusaha Rusia, Union of Industrialists and Entrepreneurs Rusia (RSPP) juga mendukung rencana ini. Mereka menilai stablecoin akan berperan penting dalam meningkatkan transaksi lintas batas di tengah sanksi Barat.

Pada Maret lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin telah menandatangani undang-undang yang memungkinkan penggunaan aset keuangan digital (DFA) untuk pembayaran internasional.

Tetapi proses ini belum sepenuhnya diimplementasikan lantaran kecemasan ihwal sanksi sekunder dari perusahaan asing dan masalah konvertibilitas serta likuiditas DFA Rusia yang tidak kompatibel dengan pasar kripto global.

Saat ini, penggunaan stablecoin di Rusia masih terbatas pada inisiatif perusahaan individu, di mana mayoritas perusahaan menggunakan stablecoin untuk transaksi dengan China.

Jika pembayaran dengan stablecoin dilegalkan, aset berbasis kripto ini dapat digunakan secara lebih luas oleh pelaku bisnis Rusia, termasuk perusahaan milik negara. Hal ini akan mempermudah proses transaksi dan kepatuhan terhadap pajak.

Larangan terbaru dari Uni Eropa yang mengharamkan organisasi Eropa terhubung dengan Sistem Transfer Pesan Keuangan (SPFS) Rusia semakin meningkatkan urgensi pengembangan mekanisme pembayaran alternatif stablecoin yang dapat melewati sistem tradisional seperti SWIFT.