Trump Sahkan Take It Down Act, Larang Penyebaran Konten Deepfakes Berbasis AI

Volubit.id — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi menandatangani undang-undang baru bernama Take It Down Act pada Senin, 19 Mei 2025. Undang-undang ini dibuat secara bipartisan atau didukung oleh Partai Republik dan Demokrat.

Take It Down Act bertujuan untuk memberikan hukuman yang lebih tegas terhadap penyebaran gambar atau video yang merugikan, termasuk revenge porn dan konten deepfake berbasis artificial intelligence (AI).

Melalui undang-undang ini, siapa pun yang menyebarkan gambar atau video eksplisit tanpa izin, baik itu asli maupun buatan AI, dapat dikenai sanksi pidana. Pelaku bisa dijatuhi denda, hukuman penjara, bahkan diwajibkan membayar ganti rugi kepada korban.

Selain itu, undang-undang ini juga mewajibkan platform media sosial dan situs online untuk menghapus konten semacam itu dalam waktu maksimal 48 jam setelah menerima laporan dari korban. Mereka juga harus memastikan versi duplikat dari konten tersebut ikut dihapus.

Meskipun banyak negara bagian di AS sudah memiliki aturan sendiri soal revenge porn dan deepfake, Take It Down Act menjadi undang-undang pertama di tingkat federal yang secara khusus mengatur dan membatasi peredaran konten eksplisit tanpa izin secara online.

“Ini adalah undang-undang federal pertama yang secara langsung memerangi penyebaran gambar eksplisit tanpa persetujuan dari orang yang ada di dalamnya. Kami tidak akan mentoleransi eksploitasi seksual di dunia maya, ujar Presiden Trump saat penandatanganan di Gedung Putih.

Ibu Negara Melania Trump turut mendorong pengesahan undang-undang ini. RUU tersebut disusun oleh Senator Ted Cruz dan Senator Amy Klobuchar. Cruz mengaku terdorong untuk bertindak setelah mengetahui Snapchat butuh waktu hampir satu tahun untuk menghapus deepfake AI yang menampilkan gambar seorang gadis berusia 14 tahun.

Namun, sejumlah kelompok pembela kebebasan berekspresi dan hak digital menyampaikan kekhawatiran. Mereka menilai aturan ini terlalu luas dan bisa saja digunakan untuk menyensor konten legal, seperti kritik terhadap pemerintah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *